 |
| Capaian realisasi belanja Pemko Banda Aceh tercatat tertinggi di Aceh dan peringkat kedua nasional tahun anggaran 2025. (Ilustrasi: Ist). |
Realisasi belanja Pemko Banda Aceh capai 71 persen hingga pertengahan Oktober.
Tertinggi di Aceh dan urutan kedua nasional tahun anggaran 2025.
koranaceh.net | Banda Aceh ‒ Pemerintah Kota Banda Aceh mencatat
kinerja anggaran yang menonjol menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipaparkan dalam
Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Pengendalian Inflasi, Senin
(20/10/2025), realisasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi yang
tertinggi di Provinsi Aceh dan menempati peringkat kedua tertinggi secara
nasional.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata,
menyebut capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam
menjaga efisiensi dan mempercepat penyerapan anggaran di tengah situasi
ekonomi yang dinamis.
Baca Juga:
“Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02
triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian
ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti komitmen kita
terkait efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar
Alriandi.
Selain di sisi belanja, kinerja pendapatan daerah juga menunjukkan tren
positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen
dari target tahun 2025. Menurut Alriandi, keseimbangan antara pendapatan dan
belanja menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang sehat.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar utama bagi kemampuan belanja
daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tapi
tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang digelar Kemendagri itu juga menyoroti korelasi positif
antara percepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi. Banda Aceh
dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut — mendorong
aktivitas ekonomi tanpa mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok.
Capaian ini memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan
pengelolaan fiskal yang efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran tinggi,
pemerintah kota diklaim mampu mempercepat pembangunan infrastruktur,
meningkatkan pelayanan publik, dan menopang kegiatan ekonomi warga.
Menanggapi hasil tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal
menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran
Pemerintah Kota Banda Aceh.
Baca Juga:
“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat
daerah. Kita ingin memastikan bahwa APBK bukan sekadar angka dalam dokumen,
tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan
menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada
prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat. “Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata, memperbaiki
layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial
masyarakat,” ungkapnya.
Illiza menambahkan, capaian tersebut akan menjadi dorongan untuk terus
meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan. “Insyaallah, capaian ini bukan akhir, tapi motivasi agar kita terus bekerja
dengan prinsip Banda Aceh Kolaborasi, menghadirkan pemerintahan yang efisien,
responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
