Penulis:
Hamdan Budiman | *Pemred Koran Aceh
INTISARI
Mualem tunjuk Zulkifli sebagai Plt Kadis Koperasi dan UKM Aceh. Penunjukkan ini diharapkan dorong ekonomi rakyat makin kuat.
BANDA ACEH | KoranAceh.id – Di tengah komitmen Pemerintah Aceh membangkitkan ekonomi rakyat, Gubernur Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, mengambil langkah cepat dengan menunjuk Zulkifli sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor PEG.821.22/120/2025 yang ditandatangani Gubernur di Banda Aceh pada 22 Oktober 2025.
Zulkifli, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh, diberi amanah tambahan untuk memimpin dinas strategis itu terhitung mulai 23 Oktober 2025. Masa tugasnya ditetapkan selama tiga bulan, atau hingga pejabat definitif dilantik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Mualem menjaga kesinambungan program dan pelayanan publik di sektor ekonomi rakyat — salah satu fokus utama dalam arah kebijakan pemerintahannya. Dalam surat perintah tersebut juga ditegaskan pentingnya menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan kegiatan pemberdayaan koperasi serta pelaku usaha kecil menengah berjalan tanpa hambatan.
Salinan keputusan Gubernur itu telah ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Ketua DPRA, dan Inspektur Aceh, sebagai bentuk transparansi dan pelaporan resmi atas kebijakan pengisian jabatan sementara tersebut.
Sejak awal kepemimpinannya, Mualem menekankan pentingnya sektor koperasi dan UKM sebagai tulang punggung ekonomi Aceh. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Aceh tidak bisa hanya bergantung pada investasi besar atau dana otonomi khusus, tetapi perlu membangun ekonomi yang bertumpu pada masyarakat sendiri — koperasi, usaha mikro, dan pelaku UMKM.
Penunjukan Zulkifli diharapkan memperkuat langkah tersebut. Sebagai birokrat yang telah lama berkecimpung dalam dunia koperasi dan perizinan usaha, ia diharapkan mampu melanjutkan berbagai program pembinaan, kemitraan, serta revitalisasi koperasi di daerah.
Meski demikian, tantangan sektor koperasi di Aceh masih besar. Banyak koperasi yang belum aktif, lemahnya akses pembiayaan, dan terbatasnya digitalisasi usaha menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah Aceh tengah mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jaringan pasar bagi produk lokal.
Dengan pengalaman birokrasi yang mumpuni, Zulkifli diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan Mualem dan kebutuhan nyata pelaku usaha kecil di lapangan.
Dalam konteks pemerintahan Mualem, setiap langkah birokrasi bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bagian dari visi besar membangun Aceh yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Penunjukan Plt Kadis Koperasi dan UKM bukan hanya tentang jabatan — tapi tentang arah baru ekonomi Aceh yang kembali berpihak kepada rakyatnya sendiri. []
