Gubernur Aceh mengungkap Presiden menyetujui penambahan dana pengerukan muara pelabuhan. Program itu akan dikawal BPKP agar tepat sasaran.
KoranAceh.id | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkap hasil pertemuan terbarunya dengan Presiden terkait pendangkalan muara pelabuhan di hampir seluruh wilayah Aceh. Informasi itu ia sampaikan di sela prosesi pengukuhan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan BPKP Aceh di Restoran Pendopo Gubernur, Jumat (14/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab di sapa Mualem ini lebih dulu menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat baru BPKP Aceh. Namun setelah bagian seremoni, ia menyinggung persoalan yang menurutnya mendesak: kondisi kuala atau muara pelabuhan yang makin dangkal dan menghambat aktivitas nelayan.
“Ada sedimen atau pasir menumpuk di semua kuala. Akibatnya nelayan harus menunggu air pasang setiap mau pergi atau pulang melaut,” ujarnya. Mualem menyatakan, sekitar 95 persen kuala di Aceh membutuhkan pengerukan total agar bisa kembali berfungsi optimal.
Mualem menyebut telah meminta agar pengerukan dilakukan secara permanen dan sedimen dibuang keluar kawasan kuala. Ia mengatakan telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Presiden pada pertemuan malam sebelumnya.
“Alhamdulillah Pak Presiden menyetujui. Tahun depan ditambah dana untuk pengerukan kuala dan untuk dana abadi mantan kombatan,” kata Mualem.
Di hadapan jajaran BPKP, Gubernur berharap lembaga tersebut dapat mengawal program pengerukan itu sehingga pendanaan dapat segera dicairkan dan penggunaannya tepat sasaran. Ia menilai pengawasan menjadi penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat pesisir yang sehari-hari bergantung pada akses keluar-masuk pelabuhan.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara BPKP RI, Setya Nugraha, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan kesiapan lembaganya mendampingi Pemerintah Aceh. “BPKP hadir untuk mengawal akuntabilitas keuangan di Aceh. Kami sadar dinamika pemerintahan sangat turbulen,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendampingan bisa dilakukan mulai dari perhitungan potensi kerugian negara, pemetaan titik rawan, hingga pencegahan kecurangan. “Ada BPKP sahabat gubernur yang siap membantu kapan saja,” katanya.
Setya berharap pengawasan yang dilakukan dapat memberi manfaat nyata bagi pelaksanaan program pemerintah. Isu pengerukan kuala dan alokasi pendanaan yang dibutuhkan diperkirakan masih terus bergulir seiring penyusunan program tahun depan. []
