Abrasi parah di Lhok Puuk hilangkan 38 rumah dan rusak akses warga. Pemerintah Aceh menyiapkan langkah darurat dan mitigasi lanjutan. Abrasi makin tajam sejak 2019, kini air pasang masuk permukiman.
KoranAceh.id | Aceh Utara – Gampong Lhok Puuk di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, memasuki fase darurat setelah abrasi laut menggerus permukiman warga dan menghilangkan sedikitnya 38 rumah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meninjau langsung lokasi terdampak pada Minggu (16/11/2025) untuk melihat kondisi lapangan dan memastikan langkah cepat penanganan.
Dalam kunjungan tersebut, Mualem menyebut situasi abrasi di garis pantai itu sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Ia menegaskan perlunya respons segera agar kerusakan tidak meluas. “Saya harapkan secepat mungkin diperbaiki ya, karena ini kalau boleh dikatakan kondisinya darurat. Supaya cepat,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, tambah Mualem, akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) guna menindaklanjuti kebutuhan penanganan, termasuk opsi darurat jangka pendek. Langkah ini disampaikan untuk mencegah kehilangan permukiman lebih besar dan melindungi warga yang masih bertahan di zona rawan.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), yang mendampingi Mualem dalam peninjauan tersebut menyatakan apresiasi atas perhatian Pemerintah Aceh. Ia menyebut kunjungan itu memberi harapan bagi warga yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman abrasi. “Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur. InsyaAllah Pak Gubernur sudah mengatakan bahwa akan berusaha secepat mungkin sehingga masyarakat Lhok Puuk aman,” kata Ayahwa.
Keuchik Lhok Puuk, T. Bakhtiar, menjelaskan bahwa abrasi yang meningkat sejak 2019 telah mengubah wajah permukiman. Dari total 475 kepala keluarga (KK) di gampong itu, sebanyak 214 KK telah terdampak langsung. “Yang sudah terbawa arus 38 KK (rumah) dan tidak ada lagi jejaknya,” ujarnya. Ia menambahkan, lokasi tempat masyarakat dahulu tinggal kini berubah menjadi garis pantai.
Lebih lanjut, Bakhtiar menerangkan, dampaknya tidak hanya pada rumah penduduk. Abrasi, kata dia, juga merusak badan jalan utama gampong. Sebagian akses yang sebelumnya menjadi jalur vital warga sudah amblas.
“Saat pasang purnama air sudah masuk ke perkampungan penduduk. Jadi sumur yang biasanya dipergunakan untuk mandi sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Karena di sini juga tidak ada lagi air PDAM. Pipanya ada setelah tsunami, tapi airnya tidak teraliri,” jelasnya.
Pemerintah gampong meminta percepatan penanganan, termasuk pembangunan pemecah gelombang dan relokasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Penanganan darurat dianggap penting untuk menahan laju abrasi sebelum upaya jangka panjang dijalankan.
Mualem menyebut pemerintah akan mengupayakan skema mitigasi menyeluruh, mulai dari infrastruktur pengaman pantai hingga opsi dukungan bagi warga yang terdampak paling berat. “Kita tidak ingin ada korban lebih besar lagi. Semua harus kita lakukan dengan cepat,” katanya. []
