Pemerintah Aceh meminta tambahan kuota Biosolar 25.711 KL ke BPH Migas. Kenaikan konsumsi disebut dipicu meningkatnya aktivitas transportasi dan logistik daerah.
KoranAceh.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar sebanyak 25.711 kiloliter (KL) kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan akibat lonjakan konsumsi di berbagai wilayah.
Pengajuan tersebut dilakukan atas instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, setelah laporan dari sejumlah daerah menunjukkan meningkatnya kebutuhan BBM, terutama di sektor transportasi dan logistik. Dalam rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga yang berlangsung pada Rabu (4/11/2025) di ruang rapat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, menyebut usulan tambahan itu sudah disampaikan secara resmi ke BPH Migas di Jakarta.
“Surat usulan tambahan Biosolar sudah diteken Pak Gubernur dan telah kami serahkan. Ini langkah cepat agar Aceh tidak mengalami kekurangan pasokan BBM subsidi hingga akhir tahun,” ujar Taufik, yang dilansir dari keterangan resminya, pada Sabtu (8/11/2025).
Taufik menerangkan, berdasarkan data Dinas ESDM Aceh, hingga Oktober 2025, realisasi penggunaan Biosolar telah mencapai 455.755 KL atau 106 persen dari kuota tahunan sebesar 430.044 KL. Kondisi ini, lanjutnya, menandakan adanya kebutuhan energi yang meningkat di atas proyeksi awal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, lonjakan konsumsi paling terasa di wilayah pesisir Barat–Selatan dan Timur–Utara Aceh. Di kawasan Barat–Selatan, peningkatan aktivitas pengiriman Crude Palm Oil (CPO) keluar daerah memicu tingginya pergerakan truk tangki menuju Sumatera Utara setiap malam. Sementara di wilayah Timur–Utara, kenaikan kebutuhan Biosolar dipengaruhi mobilitas logistik bahan pokok, pupuk, dan material bangunan.
“Setiap malam truk-truk besar bergerak melintasi rute antarprovinsi. Sejak Juni hingga Oktober 2025, kebutuhan Biosolar melonjak drastis,” kata Taufik. Ia memperingatkan, tanpa tambahan kuota, pasokan di sejumlah SPBU, terutama di daerah pesisir, berpotensi menipis dan mengganggu distribusi barang serta kebutuhan pokok masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas ESDM Aceh bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Pertamina telah menghitung ulang kebutuhan hingga akhir tahun. Dari hasil evaluasi, Aceh membutuhkan tambahan 25.711 KL untuk menjaga kestabilan pasokan sampai Desember 2025. “Perhitungan teknis ini juga telah kami lampirkan dalam surat pengajuan ke BPH Migas,” ujar Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi (Kabid Migas) ESDM Aceh, Dian Budi Darma.
Sebelumnya, pada September 2025, Pemerintah Aceh juga telah mengajukan tambahan 10.000 KL Biosolar dan 10.000 KL minyak tanah. Namun, peningkatan konsumsi yang terus berlanjut membuat penyesuaian kuota kembali mendesak.
Taufik berharap BPH Migas dapat segera menindaklanjuti permintaan tersebut agar distribusi energi di Aceh tetap lancar menjelang akhir tahun. Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memantau situasi pasokan dan melakukan koordinasi rutin dengan Pertamina bila tren kebutuhan energi masih meningkat. []
