KoranAceh.id | Catatan Redaksi — Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun dari media internasional. Proyek ambisius yang digadang sebagai simbol transformasi Indonesia menuju negara maju itu kini memasuki fase krusial, di tengah isu efisiensi anggaran dan lambannya realisasi investasi swasta.
Sejak dimulai pada 2022, pembangunan IKN telah menyerap anggaran negara sebesar Rp89 triliun hingga akhir 2024. Angka itu diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Januari 2025.
“Pada tahap awal pembangunan IKN dari 2022 sampai dengan 2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun,” ujar Basuki.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, sistem air minum, sanitasi, embung, perkantoran pemerintah, 47 tower hunian bagi ASN, hingga sarana peribadatan seperti masjid, basilika, dan gereja.
Namun, rincian penggunaan dana publik itu kini semakin sulit diakses. Kementerian Keuangan tidak lagi menyampaikan laporan pembaruan serapan APBN untuk proyek IKN dalam konferensi pers bulanan “APBN Kinerja dan Fakta”.
Terakhir kali data resmi dirilis pada Januari 2025, dengan catatan realisasi Rp43,4 triliun untuk tahun 2024 — setara 97,3% dari pagu yang disediakan sebesar Rp44,5 triliun. Total serapan sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp75,8 triliun, terdiri dari Rp5,5 triliun (2022), Rp27 triliun (2023), dan Rp43,3 triliun (2024).
Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah awalnya tidak mengalokasikan dana khusus, namun Presiden Prabowo akhirnya merestui penggunaan anggaran tahun jamak 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun guna melanjutkan pembangunan.
Langkah itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi yang diteken di Jakarta pada 30 Juni 2025 itu menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, didukung dengan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur strategis.
Meski begitu, bila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), proyek IKN dengan total kebutuhan Rp466 triliun tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Rincian pembiayaan terdiri atas:
- APBN: Rp90,4 triliun
- BUMN/BUMS: Rp123,2 triliun
- Skema KPBU: Rp252,5 triliun
Otorita IKN mencatat telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, yang terdiri dari Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU. Komitmen ini diarahkan untuk pembangunan jalan, terowongan utilitas, dan hunian ASN di kawasan inti Nusantara.
Namun, laporan terbaru media internasional menunjukkan bahwa perjalanan menuju “kota masa depan” ini masih penuh tantangan. The Guardian, dalam laporannya pada 29 Oktober 2025, menyoroti perlambatan investasi asing dan penurunan anggaran yang disebut “jauh di bawah ekspektasi awal”.
Media asal Inggris itu juga menilai bahwa proyek IKN kini menghadapi ujian serius untuk menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal.
Dengan ambisi besar menjadikan Nusantara sebagai kota pintar dan hijau pertama di Asia Tenggara, pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa proyek yang menelan ratusan triliun rupiah ini bukan sekadar monumen politik, tetapi benar-benar menjadi pusat pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor: Hamdan Budiman/Sumber: Kementerian Keuangan, Otorita IKN, The Guardian, Kompilasi Data KoranAceh.id
