Persetujuan pusat atas proyek Terowongan Geurutee bukti kuat daya tawar politik Mualem. Proyek ini diyakini dorong konektivitas dan ekonomi Aceh.
KoranAceh.id | Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menilai persetujuan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan terowongan Geurutee di Kabupaten Aceh Jaya menjadi bukti kuat bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memiliki daya tawar politik yang besar di tingkat nasional.
“Saya pikir, persetujuan pusat untuk membangun terowongan Geurutee adalah bukti kuat bahwa Mualem memiliki posisi tawar yang besar,” kata Zulfadhli kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respon cepat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas permintaan langsung Gubernur Aceh. Sebelumnya, tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah meninjau lokasi pembangunan, menandai langkah konkret dari pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek tersebut.
“Ini hasil komunikasi yang efektif. Masyarakat Aceh sudah lama menunggu solusi atas akses Geurutee. Pembangunan terowongan ini akan memberikan dampak besar bagi konektivitas dan perekonomian wilayah,” ujarnya.
Politikus Partai Aceh itu menilai, kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf dengan Pemerintahan Nasional di bawah Presiden Prabowo merupakan momentum strategis yang harus dijaga.
“Sinergi ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga pengakuan atas posisi politik Aceh di mata nasional,” tambahnya.
Diplomasi Politik Aceh Mulai Efektif
Pandangan Akademisi dan pengamat politik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr. Effendi Hasan, keputusan pusat mengabulkan usulan proyek terowongan Geurutee mencerminkan keberhasilan komunikasi politik antara Jakarta dan Banda Aceh.
“Selama ini hubungan Aceh dan pemerintah pusat kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan. Namun, dalam konteks ini kita melihat komunikasi yang lebih rasional dan konstruktif. Itu menunjukkan kemampuan Gubernur Mualem dalam membangun jembatan politik dengan pemerintah nasional,” jelas mantan aktifis itu.
Ia menambahkan, keberhasilan diplomasi semacam ini bisa menjadi model bagi daerah lain dalam memperjuangkan program strategis. “Mualem tampaknya memahami bagaimana memadukan narasi pembangunan daerah dengan kepentingan nasional. Itu yang membuat daya tawarnya meningkat,” tambahnya.
Manfaat Ekonomi dan Sosial
Secara ekonomi, proyek Terowongan Geurutee diyakini akan mempercepat arus logistik dan mobilitas masyarakat dari Banda Aceh ke wilayah barat-selatan. Jalur Geurutee selama ini dikenal ekstrem dengan tanjakan curam dan risiko longsor tinggi, yang sering menghambat pergerakan barang serta wisatawan.
Menurut Dr.EMK Alidar, pengajar UIN Ar-Raniry asal Manggeng, Aceh Barat Daya, itu pembangunan terowongan akan membuka akses baru bagi investasi dan sektor pariwisata di kawasan barat Aceh.
“Jika proyek ini selesai, bukan hanya konektivitas yang membaik, tapi juga akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur barat. Ini multiplier effect yang besar,” katanya.
Komitmen DPR Aceh dan Harapan Masyarakat
DPR Aceh, lanjut Zulfadhli, berkomitmen mendukung penuh seluruh proses pembangunan hingga proyek selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia juga meminta agar masyarakat tetap memberi doa dan dukungan agar pelaksanaan berjalan lancar.
“Suksesnya pembangunan terowongan Geurutee akan menjadi salah satu warisan kepemimpinan Mualem selama menjabat Gubernur Aceh. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mengawal dan mendukung proyek ini,” ujarnya.
Di sisi lain, warga yang hampir saban minggu melintasi jalur Geurutee menyambut gembira kabar tersebut. “Kami sudah lama berharap ada solusi permanen untuk jalan ini. Kalau terowongan dibangun, tentu akan memudahkan semua orang yang bepergian ke barat Aceh,” kata Tabrani, warga Gampong Lamhasan, Peukan Bada, Aceh Besar yang berkeluarga dengan warga Lamno, Aceh Jaya.
Latar Belakang Proyek
Rencana pembangunan terowongan Geurutee telah lama muncul sejak satu dekade lalu, namun baru kali ini mendapat persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Terowongan ini dirancang untuk menembus perbukitan di kawasan Geurutee, menghubungkan wilayah Aceh Besar dan Aceh Jaya dengan panjang sekitar beberapa kilometer.
Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya triliunan rupiah dan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di Aceh setelah tsunami 2004. Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh proses perencanaan, desain teknis, dan pembebasan lahan rampung.
Dengan langkah ini, hubungan Aceh–Jakarta dinilai memasuki fase baru. Kolaborasi antara Mualem dan Prabowo mencerminkan pendekatan politik yang lebih realistis dan saling menguntungkan, di mana isu pembangunan menjadi titik temu utama.
“Kalau komunikasi Aceh dan pusat terus berjalan seperti ini, saya yakin banyak proyek strategis lain bisa terwujud,” ujar Dr. Effendi Hasan menutup komentarnya. []
